Reformasiaktual.com//GARUT- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan talkshow bertajuk IKP Talks yang berlangsung di Ballroom Hotel Santika, Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Selasa (7/3/2023). Dalam talkshow ini salah satu yang dibahas adalah terkait dengan keterbukaan informasi publik.
Kepala Diskominfo Garut, Muksin, mengatakan, Keterbukaan Informasi Publik dinilai sangat penting, karena hal ini merupakan bagian dari informasi birokrasi yang harus ada, dalam rangka peningkatan akuntabilitas serta peran serta masyarakat dalam pembangunan. Ia juga memaparkan, bahwa saat ini level keterbukaan informasi publik khususnya di Kabupaten Garut masih harus ditingkatkan.
“Dan kita juga berusaha sampai dengan level kecamatan agar kita juga dapat mempublikasikan informasi-informasi yang sifatnya berkala, kemudian informasi-informasi khusus agar dapat diketahui oleh masyarakat, karena informasi ini adalah hak setiap individu, setiap warga negara, untuk dapat mengakses informasi seluas-luasnya,” ucapnya.
Ia berharap, adanya keterbukaan informasi publik ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena masyarakat dapat mengetahui secara terbuka terkait pembangunan-pembangunan serta akuntabilitas pemerintah daerah.
“Yang diharapkan dengan adanya keterbukaan informasi publik ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang pengelolaan pembangunan di berbagai bidang khususnya di Kabupaten Garut,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Ika Mardiyah, menyampaikan bahwa dalam IKP Talks ini pihaknya membahas beberapa hal di antaranya tentang aplikasi yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk pelayanan publik seperti Sapawarga, aplikasi dari Kabupaten Bandung Barat, dan penggunaan call center 112.
” kemudian bagaimana mengenai cara belanja media yang selama ini digunakan oleh Dinas Kominfo Jawa Barat supaya si belanja media ini tercatat secara elektronik. Kami sudah menggunakan e-marketplace untuk kerjasama dengan media ini,” ucapnya.
Ia berharap, apa yang dibahas dalam kegiatan hari ini dapat memberikan solusi bagi pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.
“Harapannya tentunya tujuan kita yang utama meningkatkan kesejahteraan rakyat, jadi bagaimana peran Dinas Kominfo provinsi dan kabupaten/kota dapat bersinergi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik dalam melalui penggunaan aplikasi pelayanan publik secara digital maupun keterbukaan informasi,” ucapnya.
Sementara itu, Komisioner Komisi informasi Provinsi Jawa Barat, Dedi Dharmawan, menyampaikan bahwa materi yang disampaikan adalah seputar dengan monitoring dan evaluasi. Ia mengungkapkan, bahwa beberapa tahun kemarin Indonesia mengalami masa pandemi Covid-19, sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi menggunakan e-monev.
“(dan) Alhamdulillah peningkatannya hampir 100% semua badan publik di Jawa Barat ikut serta dalam monitoring evaluasi, dan hasilnya 17 kabupaten kota dari seluruh Jawa Barat ini sudah mencapai apa yang dinamakan sebagai kabupaten kota yang informatif, kemudian juga ada partai politik, ada juga badan publik lain ya dan BUMD dan sebagainya,” ucapnya.
Ia mengatakan, bahwa Jawa Barat merupakan provinsi informatif terbaik se-Indonesia kedua setelah Provinsi Jawa Tengah. Disisi lain, imbuhnya, indeks keterbukaan informasi Provinsi Jawa Barat adalah terbaik nomor 1 se-Indonesia. Menurutnya, bahwa jika dibandingkan dengan daerah lain, Provinsi Jawa Barat sudah lebih maju dengan dukungan infrastruktur maupun juga stakeholder yang sangat baik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi.
“Saya pikir kerjasama ini harus terus ditingkatkan, jadi kabupaten/kota termasuk juga Kabupaten Garut harus makin hebat lagi dalam menaikkan indeks keterbukaan informasi ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa di era keterbukaan informasi ini, orang bebas mengakses informasi khususnya yang dimilliki oleh pemerintahan. Sehingga menurutnya, hal ini merupakan tantangan bagi badan publik untuk memperjelas dan mentransparankan apa yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah.
“Sekarang itu SPJ (Surat Pertanggungjawaban) harus terbuka, nggak ada yang dirahasiakan, belanja ini belanja itu dilihat sama masyarakat, kalau nggak sesuai bisa dikomplain bisa disengketakan nanti kalau nggak dikasih informasi yang bersifat publik seperti itu,” katanya.
Ia berharap, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dapat terus meningkatkan apa yang sebelumnya telah diraih. Ia mengungkapkan, bahwa apa yang ingin dicapai ini memerlukan kerja sama dan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah provinsi, kabupaten, serta pihaknya selaku Komisi Informasi Jawa Barat akan selalu berkoordinasi mendukung tercapainya sasaran tersebut.
“Jadi di bawah kepemimpinan Pak Gubernur ini mudah-mudahan ini kan tahun terakhir Pak Gubernur, betul-betul apa yang ingin dicapai Jawa Barat termasuk digital province bisa dicapai dengan baik, itu harapannya, salam untuk semua warga Garut dari Komisi Informasi Jawa Barat,” katanya.
Pian
