Gambar Ilustrasi
Ciamis//reformasiaktual.com -Berbagai persoalan dan permasalahan yang selalu terjadi dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merugikan keluarga penerima manfaat (KPM).
Seperti apa yang terjadi dengan penerima manfaat program PKH di Desa Linggapura Kawali, dalam setiap pencarian bantuan PKH harus membayar atau dipotong biaya administrasi sebesar Rp.30.000.
Belum lagi ditambah uang jasa yang memang tidak di target seikhlasnya,hal tersebut sangat disayangkan berbagai pihak baik tokoh agama, organisasi masyarakat.
Ketika dikonfirmasi ketua PKH pada Senin,(12/03/23) dirumahnya semua berdasarkan hasil musyawarah dengan KPM dan uang digunakan buat keperluan ketika ada rapat atau kumpulan, jelasnya.
Dan semua ini instruksi atau arahan dari team pendamping kecamatan, imbuhnya.
Sementara pendamping PKH kecamatan Rima membenarkan dan semua itu dilakukan dan dilaksanakan oleh ketua kelompok PKH, tandasnya.
Ditempat terpisah seorang tokoh pemuda dan masyarakat Kawali Maman menghimbau kepada instansi dan dinas terkait serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan penelusuran terkait pungutan yang merugikan keluarga penerima manfaat PKH, jangan dijadikan ajang keuntungan untuk segelintir orang harus diingat mereka itu orang susah, paparnya.
Menurut pantauan dan keterangan di lapangan dari berbagai sumber hal tersebut terjadi di kecamatan Kawali bukan hanya di satu Desa.
Endang
