Reformasiaktual.com – Sambas – Kalimantan – Barat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kalbar mendukung pesta demokrasi tahun 2024 secara profesional, tidak memihak, dan tidak terlibat dalam politik praktis sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Rico Daryanto, S.Pd sebagai ketua PPDI Kalbar menjelaskan bahwa “Pelanggaran terhadap larangan keterlibatan aparatur pemerintah desa, dapat mengakibatkan yang bersangkutan diberi sanksi, mulai dari sanksi administratif, hingga pemberhentian,” ujar Rico
Menurutnya, seluruh jajaran PPDI Kalbar telah mampu membuktikan eksistensinya sebagai organisasi besar yang kuat dan cukup solid. Selain itu, PPDI diharapkan dapat mengemban perannya dengan baik, sebagai barometer pemberdayaan organisasi guna meningkatkan kemajuan desa, sekaligus sebagai wadah komunikasi dan representasi dari seluruh perangkat desa.
Sinergitas dan kolaborasi baik internal maupun eksternal, harus menjadi salah satu agenda penting, dalam hal ini program prioritas, mengingat PPDI adalah mitra strategis pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat,” tegas rico
Untuk itu, sebagai ketua PPDI Kalbar akan senantiasa menjunjung tinggi netralitas dan independensi, supaya dapat mendukung kondisivitas wilayah, serta meminimalkan konflik, yang berpotensi menghambat kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
HAMDANI
