GARUT, Bupati Garut, Rudy Gunawan, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Tingkat Provinsi Jawa Barat, yang berlangsung di Ballroom Hotel Santika, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Selasa (25/07/2023).
Rakor dengan tema “Peningkatan Kapabilitas UKPBJ Kabupaten/Kota dalam Upaya Meningkatkan Nilai ITKP dan Mendorong Nilai Realisasi Belanja PDN” ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengerjaan yang profesional, tepat waktu, dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa di seluruh daerah kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Bupati Garut menyampaikan komitmennya yang tegas dalam menerapkan manajemen pengadaan barang dan jasa yang efisien dan berkualitas selama masa jabatannya. Ia menekankan bahwa pengelolaan yang terus diperbarui oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi sangat penting untuk memastikan proses pengadaan berjalan dengan baik.
“Makanya hal yang berhubungan dengan sistem yang terus dilakukan update pengelolaan manajemen pengadaan barang dan jasa oleh LKPP ini menjadi bagian yang sangat penting,” ujar Rudy.
Rudy Gunawan menegaskan bahwa sebagai Bupati Garut, dirinya bersama dengan Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Garut, Nurdin Yana, tidak memiliki kepentingan apapun dalam pengadaan barang dan jasa, dan tidak akan ikut campur dalam proses tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari fitnah dan memastikan transparansi dalam seluruh proses.
“kadang kala kita jadi sumber fitnah, makanya indeks tata kelola pengadaan yang baik ini akan membuat fitnah itu menjadi tidak ada,” katanya.
Ia berharap Rakor UKPBJ ini menjadi ikhtiar memberikan sumbangsih guna mendapatkan kualitas pengerjaan yang baik, dikerjakan oleh profesional, tepat waktu, tepat harga, serta tidak ada masalah hukum.
Diah Ambarawaty, Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP, memberikan apresiasi atas pelaksanaan rakor ini dan menyatakan bahwa UKPBJ Provinsi Jawa Barat telah mencapai level 3 atau proaktif dalam standar penilaian LKPP. Sebagai pembina bagi UKPBJ kabupaten/kota lainnya, Provinsi Jawa Barat akan memberikan bimbingan dan dukungan untuk meningkatkan kapabilitas UKPBJ di seluruh daerah.
“Saya juga mengapresiasi sekali sekaligus provinsi sudah mendapat penghargaan nih gitu ya, penghargaan yang disampaikan kemarin itu bahwa UKPBJ provinsi itu sudah level proaktif, dan tidak hanya proaktif tapi indeks tata kelola pengadaannya juga baik gitu kan ya,” katanya.
Ia mengungkapkan dalam kesempatan ini pihaknya melibatkan beberapa unit organisasi eselon 2 untuk memberikan arahan terkait bagaimana mencapai transaksi Produk Dalam Negeri (PDN) hingga penggunaan PDN sebagaimana yang diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo.
“Karena targetnya cukup agresif ya, jadi kalau tidak dengan kapabilitas UKPBJ yang baik, jadi tidak terstruktur bagaimana harus menyusun strateginya,” katanya.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Provinsi Jawa Barat, Gandjar Yudniarsa, menyatakan bahwa tujuan utama Rakor adalah meningkatkan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan barang/jasa (ITKP) di seluruh UKPBJ kabupaten/kota di Jawa Barat. Hal ini akan membantu mencapai target transaksi Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Melalui Rakor ini, pihaknya akan melakukan monitoring terus-menerus untuk memastikan peningkatan nilai ITKP dan penggunaan produk dalam negeri.
“Sehingga dari posisi existing-nya bisa lebih meningkat, lalu kemudian kita juga melalui rakor ini kita mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden,” ungkapnya.
Diharapkan dengan adanya Rakor ini, seluruh UKPBJ di Jawa Barat akan meningkatkan kinerjanya dalam pengadaan barang dan jasa. Penerapan tata kelola pengadaan yang akuntabel, transparan, dan baik juga diharapkan dapat menghindari masalah di masa depan.
Pian
