Reformasiaktual.com//TANJUNGBALAI- Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjung Balai melalui Dinas Kesehatan menyerahkan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kepada masyarakat Tanjung Balai yang khususnya terindikasi mengalami masalah gizi.
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tanjungbalai H Waris Thalib menyerahkan Kartu JKN-KIS tersebut secara simbolis kepada Kepala Puskesmas se-Tanjung Balai, di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori, Jl Lingkar Utara, Kapias Pulau Buaya, Teluk Nibung, Tanjung Balai, Kamis (30/12) pagi.
Tidak hanya itu, Pemkot Tanjung Balai juga menyerahkan bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) secara langsung kepada ibu hamil dan anak kurang gizi di wilayah itu.
Plt Walikota Tanjung Balai Waris Thalib bersama Plt Kadis Kesehatan Ali Azhari, Camat Teluk Nibung Mhd Ali dan perwakilan BPJS Prabu Diansori turut serta menyerahkan bantuan ibu hamil dengan kurang energi/protein dan menyerahkan makanan tambahan bayi gizi kurang/buruk kepada puluhan ibu warga Sipori-pori.
H Waris Thalib mengatakan bahwa hal itu sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Tanjungbalai terhadap penanggulangan gizi buruk.
“Bantuan diberikan secara langsung ini untuk melihat kondisi Ibu Hamil dan tumbuh kembang balita. Masyarakat Tanjun Balai harus sehat dan sejahtera. Melayani masyarakat adalah nilai ibadah didalamnya dengan niatan mengharapkan mencari keridhoan Allah SWT,” ucap Waris saat menyampaikan sambutan.
Plt Walikota mengakui sebelumnya bahwa Pemkot Tanjung Balai melalui Dinas Kesehatan telah mendaftarkan 45 ribu masyarakat dalam kepesertaan JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Namun saat ini baru 20 ribu orang masyarakat Tanjung Balai yang sudah terakomodir dalam kepesertaan JKN karena keterbatasan anggaran dan saat ini kita akan berusaha untuk mendaftarkan kembali sebanyak 25 ribu lagi agar kuota kita yang semula 45 ribu dapat diakomodir kembali dan keluhan warga selama dikarenakan kepersertaan JKN mereka dapat aktif kembali, harapnya.
“Harapan kita pada tahun 2022, semoga 45 ribu semuanya ditanggung tahun depan. Kita akan mengajukan sebanyaknya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam pelayanan kesehatan, termasuk ibu hamil kurang mampu untuk persiapan persalinan. Karena apabila masyarakat memerlukan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan maka biayanya dijamin oleh BPJS Kesehatan,” pungkasnya.
D.M.P.Sinurat / S T H
