Toni Rahmat Firmansyah (Ketua Aliansi Kincir Angin)
Reformasiaktual.com//GARUT-
program Bantuan pangan (BANPAN) di setiap daerah di pelosok wilayah Indonesia,untuk Masyarakat dalam tahap ekonomi dibawah dinilai sangat wajar dan tepat sekali adapun program bantuan tersebut menurut keterangan dari pejabat pemerintah terkait sebagai Penyeimbangan Badai Elmino,yang melanda bangsa Indonesia, namun selalu diwarnai dengan berbagai kendala yang terjadi,dari hal yang diduga bersifat menunggangi program oleh oknum oknum yang bertujuan Ingin mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri,penataan sistem pelaksanaan yang kurang septi,yang berdampak pada kerusakan program,oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab dan para oknum yang sangat tidak bermoral, muncul polemik baru yaitu adanya kupon penebusan Beras Bantuan Pangan yang dikeluarkan oleh unsur Pemerintahan di Setiap Desa di kabupaten Garut dengan besaran kurang lebih 5000 setiap warga penerima bantuan.
Apa yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa di Kabupaten Garut ini menimbulkan beragam keluhan bernada sangat keberatan,dan dinilai menimbulkan riak keresahan bagi masyarakat Penerima Bantuan program tersebut.
Dengan adanya pungutan kupon yang dikeluarkan oleh unsur pemerintahan Desa dan Baznas,mendapat sorotan Kritik yang tajam dari berbagai Para Penggiat Sosial Kontrol , salah satunya Ketua dari Organ Taktis yang namanya sudah cukup familier “Aliansi Kincir Angin” Toni Rahmat Firmansyah saat di wawancarai pada Sabtu siang pukul 11:00 Wib tanggal 23 Maret 2024 mengatakan,”kupon pungutan oleh Pemerintahan Desa yang diduga dikeluarkan oleh pihak Baznas di setiap pelaksanaan program bantuan pangan beras masyarakat penerima manfaat,secara Akal sehat tidak lah Relevan,dan jauh dari kategori wajar meskipun dengan dalil untuk penggalangan bantuan PMI dan dalil dalil untuk kepentingan kemanusiaan, secara akal sehat saya sendiri mencermati, pungutan kupon yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa dan Baznas sangatlah tidak tepat sasaran sangat tidak rasional dan tidak berbanding lurus dengan inplementasi kemanusian dan terkesan memakai Cara dan Logika yang sangat jungkir balik apabila pada masyarakat golongan penerima bantuan pangan,itu jelas jelas akan berdampak sangat keberatan,perlu di ingatkan juga bukan persoalan besar kecilnya kupon pungutan,tapi seharusnya Pemerintah Desa dan pihak Baznas bercermin dan introspeksi lebih dalam siapa disini yang menjadi objek sasaran nya dan apakah Penerapan Kupon ke setiap penerima bantuan ini sebelum nya dikaji secara bersama secara terbuka dan melibatkan seluruh element serta di musyawarahkan, dan saya sendiri melihat dari mulai kejelasan Payung Hukum alur penerapan kupon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa dan Baznas,” ungkap Toni
Lebih lanjut, “kepada pihak Aparat Penegak Hukum dengan adanya permasalahan. Ini harus segera melakukan pendalaman yang menjadi kurang tepat untuk dilakukan, kenapa harus menunggangi pada program Banpan, dan saya tegaskan bukan tidak boleh untuk penggalangan dana karena target 1 milyar pertanyaan nya sederhana ” apakah sudah tepat sasaran apabila diterapkan pada masyarakat golongan penerima bantuan pangan? apakah pemerintah desa memahami siapa yang menjadi obyek sasaran? ,”Tegas Toni Rahmat.
Dengan sudah terjadinya dugaan pungutan kupon yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa dan Baznas kabupaten Garut Toni dan kawan kawan para aktivis penggiat sosial kontrol berencana akan melakukan Audiensi,yang Rencananya minggu pekan mendatang agar Polemik permasalahan yang terjadi dikaji ulang secara rasional dan akal sehat serta meminta kepada seluruh element Aparat Penegak Hukum melakukan Penyelidikan dan pendalaman terkait adanya kupon dibeberapa desa untuk masyarkat penerima bantuan pangan.
Sementara sampai berita ini di tayangkan pihak Baznas Kabupaten Garut dan pihak pihak terkait belum di mintai keterangannya terkait kupon tersebut demi untuk keberimbangan berita tim masih mencari informasi kepada pihak pihak yang berkompeten.
Deni/ Tim RA Garut
