Purwakarta; reformasiaktual.com Pembangun fisik jalan usaha tani (Hotmix) di Desa Pondokbungur Kecamatan Pondoksalam menuai kembali menuai sorotan publik. Berawal dari pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh pihak ketiga, kali ini yang banyak diperbincangkan terkait ketebalan Hotmix.
Kegiatan pengerjaan jalan usaha tani (Hotmix) yang berlokasi di dusun 2 RT 07 RW 02 Desa Pondokbungur menelan anggaran sebanyak Rp 181.426.600 (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) melalui anggaran Dana Desa tahap l tahun 2024 diduga di Mark up oknum yang tidak bertanggung jawab. Pasalnya dalam kegiatan tersebut untuk volume kegiatan hanya terpampang dipapan kegiatan panjang dan lebar tanpa menyebutkan berapa ketebalan atau ketinggiannya.
Ketua Grib jaya Pondoksalam, Ahmadi mengatakan, Dalam suatu kegiatan harus mengedepankan keterbukaan serta ke transparansi apalagi kegiatan tersebut dibiayai oleh negara.
“Undang undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik harus diterapkan dalam segala kegiatan, apalagi menggunakan anggaran dari negara. Justru kalau UU KIP tersebut tidak diterapkan masyarakat akan curiga kepada pemerintah,” ujar Madun sapaan akrab ketua Grib jaya Pondoksalam, Selasa (09/04/2024).
Dikatakan Madun, Masyarakat berhak untuk mengetahui seluruh program yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Kewajiban Pemerintahan Desa harus menginformasikan sejelas jelasnya.
“Kita sebagai masyarakat serta kontrol sosial memiliki hak untuk mengetahui segala jenis pekerjaan di Desa, karena itu pake uang negara, jadi kalau seperti ini kesan nya seperti ada yang ditutup tutupi atau jangan jangan ada main mata oleh oknum untuk me Mark up kegiatan dengan cara mengurangi spesifikasi serta kualitas pekerjaan demi keuntungan pribadi maupun kelompok, kalau itu benar jelas melanggar hukum,”ucap Madun.
Hingga berita ini dituturkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah Desa maupun Kepala Desa Pondokbungur. ( RN )
