Purwakarta// reformasiaktual.com DPRD Kabupaten Purwakarta menerima audiensi yang diprakarsai oleh Aliansi Buruh Purwakarta Pada Senin (29/04/2024).
Audiensi ini melibatkan beberapa organisasi dan partai politik, seperti Partai Buruh, PERINDO, POSPERA, GAPSA, dan BARAK. Topik utama yang dibahas adalah kasus kematian bayi prematur di RS Bayu Asih yang terjadi dua pekan sebelumnya.
Dalam audiensi tersebut, DPRD Komisi 4 Bidang Kesehatan mengundang empat elemen yang terkait dengan dunia kesehatan, antara lain Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Direktur Utama RS Bayu Asih.
Mereka dimintai keterangan terkait dugaan kelalaian pelayanan atau penanganan yang menyebabkan kematian bayi prematur tersebut.
Salah satu peserta audiensi, Aktivis Kemanusiaan Hendro Julianto, menyampaikan kritiknya terhadap semua elemen terkait, termasuk menurunnya kualitas pelayanan RSUD Bayu Asih belakangan ini.
Hendro menyoroti masalah ruangan yang penuh, kurangnya ketersediaan tempat tidur, serta peningkatan keluhan dari masyarakat terkait prosedur operasional standar (SOP) di RS Bayu Asih.
Dia juga menyoroti kebijakan RS yang membebani pasien dengan menyuruh mereka membeli obat di apotek luar, padahal seharusnya sudah menjadi tanggung jawab RS. Hendro juga mengkritik BPJS Kesehatan terkait banyaknya masyarakat miskin yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan karena tunggakan BPJS mereka.
“RSUD adalah harapan terakhir pasien ketika Rumah Sakit Swasta yang ada tidak dapat melayani pasien, saya sebagai relawan sering keluar masuk Rumah Sakit mendampingi pasien tidak di gaji, harusnya anda anda yang di gaji oleh negara lebih peduli menangani hal hal terkait kemanusiaan” pungkasnya.
Kritik terhadap pihak RS juga menguat ketika Hendro menyebut insiden di mana seorang tokoh politik dan youtuber, Kang Dedi Mulyadi, menelepon direktur RS Bayu Asih dan mendapatkan ruangan secara cepat, meskipun sebelumnya disebutkan penuh.
Dalam tanggapannya, DPRD Purwakarta berjanji akan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai solusi nyata dan menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Namun, audiensi tidak berjalan mulus, karena beberapa peserta, seperti POSPERA dan LSM BARAK, memilih untuk walk out karena tidak puas dengan penjelasan yang diberikan oleh PLT Dirut RS Bayu Asih.
Mereka berencana melanjutkan perjuangan mereka dengan mengadakan audiensi di DPR RI Komisi IX ( RN )
