KABUPATEN SUKABUMI – Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi menyayangkan terjadinya aksi demonstrasi oleh sejumlah nelayan di SPBU 34.433.04 Palabuhanratu, pada Minggu (6/7/2025). Aksi tersebut dipicu perubahan jam layanan pengisian BBM bagi nelayan, dari pagi hari menjadi sore hari, tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu.
Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Sri Padmoko, menyebut bahwa perubahan kebijakan sepihak oleh pengelola SPBU telah menimbulkan miskomunikasi dan keresahan di kalangan nelayan.
“Seharusnya pihak SPBU melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para nelayan maupun kepada kami di Dinas. Supaya tidak timbul salah paham dan keresahan seperti ini,” ujar Sri Padmoko saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (7/7/2025).
Menurutnya, pelayanan terhadap nelayan seharusnya berorientasi pada kemudahan dan empati, terlebih banyak dari mereka yang hanya memerlukan sedikit BBM untuk keperluan melaut.
“Kalau hanya satu jeriken sepuluh liter, paling hanya butuh satu atau dua menit untuk melayani. Apalagi mereka sudah punya surat rekomendasi dari Dinas. Dan kalaupun belum ada surat, asal memang benar itu nelayan, layani dulu saja. Nanti bisa dikoordinasikan dengan TPI untuk pembuatan surat rekomendasi susulan,” ungkapnya.
Sri Padmoko menekankan bahwa BBM subsidi untuk nelayan adalah hak yang harus diberikan dengan baik, bukan justru dipersulit oleh sistem yang tidak komunikatif.
Lebih lanjut, ia mengimbau pihak SPBU agar setiap perubahan aturan atau kebijakan ke depan bisa dikomunikasikan secara matang, dengan sosialisasi yang menyeluruh kepada semua pihak terkait.
“Semua kebijakan sebaiknya dikoordinasikan dan disosialisasikan terlebih dahulu. Supaya nelayan tahu, TPI tahu, dan kami di Dinas juga tahu. Jangan sampai ada kejadian yang membuat nelayan merasa tidak dilayani,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan agar distribusi BBM kepada nelayan dapat dilakukan secara kolektif agar lebih efisien, mengingat pola kerja nelayan yang berangkat sore dan pulang pagi.
“Jam beli BBM-nya harus realistis. Kalau SPBU hanya buka sore, padahal nelayan mau melaut sore juga, kan jadi nggak cocok. Maka solusinya bisa dengan pembelian kolektif melalui perwakilan atau koperasi nelayan,” pungkasnya.
Dinas Perikanan berharap kejadian serupa tidak terulang dan meminta semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kepada nelayan bisa menjunjung tinggi komunikasi, koordinasi, dan komitmen pelayanan. (Asep)
