TANGERANG – REFORMASIAKTUAL.COM
Proses pengadaan seragam dinas tahun anggaran terbaru di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Tangerang tengah menjadi sorotan publik.
Sejumlah pihak menduga adanya praktik pengaturan yang dilakukan secara sistematis oleh oknum tertentu. Dugaan tersebut mengarah pada upaya menguntungkan pihak-pihak tertentu dengan lebih mengutamakan penyedia dari luar daerah, dibandingkan pelaku usaha lokal.
Isu ini mencuat setelah para pengusaha konveksi asli Tangerang mengaku kesulitan untuk terlibat dalam proses pengadaan di berbagai instansi. Padahal, kebijakan pemerintah pusat secara tegas mendorong pemanfaatan produk dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam setiap belanja pemerintah daerah.
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, instansi pemerintah diwajibkan untuk mengutamakan penggunaan produk dan jasa dari pelaku usaha di wilayah masing-masing sebagai bentuk penguatan ekonomi lokal.
“Sistemnya seperti ada penghalang yang sengaja dibuat agar pengusaha lokal tidak punya ruang.
Persyaratan teknis sering disusun sedemikian rupa sehingga hanya mengarah pada satu penyedia tertentu yang diduga sudah memiliki kedekatan dengan oknum dinas,” ungkap salah satu pengusaha konveksi di kawasan Tigaraksa yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Ia juga menyoroti adanya dugaan selisih harga yang cukup signifikan dalam proses pengadaan. Kondisi ini dinilai berpotensi dimanfaatkan sebagai celah untuk memperoleh keuntungan tambahan oleh oknum tertentu.
“Perbedaan harga itu patut diduga bukan sekadar persoalan teknis, tapi bisa menjadi indikasi adanya praktik yang tidak transparan,” tambahnya.
Situasi ini dinilai sangat memprihatinkan, mengingat Kabupaten Tangerang memiliki banyak pelaku industri konveksi yang mampu menghasilkan produk berkualitas dan kompetitif.
Minimnya pelibatan UMKM lokal dalam pengadaan pemerintah dinilai berpotensi mencederai komitmen penguatan ekonomi kerakyatan yang selama ini digaungkan oleh pemerintah daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang mengenai dugaan tersebut.
(D. Hermawan)
