Transparansi APBDes Jadi Prioritas, Kades Banjarsari Tegaskan Komitmen Layani Masyarakat

DESA158 Dilihat

Reformasiaktual.com//Lebak, Banten — Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Tajul Arifin, menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi pengelolaan anggaran desa serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tajul Arifin menyampaikan bahwa sejak dirinya dilantik sebagai Kepala Desa pada tahun 2021 hingga saat ini, Pemerintah Desa Banjarsari selalu memasang Papan Informasi Publik APBDes setiap tahun sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.

“Setiap tahun Papan Informasi Publik APBDes selalu dipasang dan seluruh anggaran maupun item kegiatan dapat dilihat langsung oleh masyarakat, termasuk datang langsung ke kantor desa,” ujar Tajul Arifin, Selasa (19/05/2026).

Selain menjalankan program pembangunan desa, Pemerintah Desa Banjarsari juga terus mendorong pembangunan Koperasi Merah Putih sebagai langkah penguatan ekonomi masyarakat desa.
Menurut Tajul Arifin, pihaknya terbuka terhadap berbagai kritik, saran, dan masukan dari masyarakat demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Jika ada warga yang menyampaikan informasi terkait pengelolaan anggaran desa tidak transparan, kami berharap bisa berkomunikasi langsung dengan pemerintah desa. Pintu kami selalu terbuka, karena masyarakat adalah bagian yang harus kami layani dengan baik,” katanya.

Ia juga mengakui bahwa pelayanan pemerintah desa masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak agar ke depan semakin baik dan maksimal.

“Jika pelayanan yang kami berikan masih kurang maksimal, Insya Allah akan kami perbaiki, karena kami juga manusia biasa yang membutuhkan bimbingan, arahan, dan kritik yang membangun,” tambahnya.

Terkait program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Tajul Arifin memastikan bahwa penyaluran bantuan sejak tahun 2021 hingga 2025 telah terealisasi sesuai aturan yang berlaku.

Sementara untuk tahun 2026, proses penyaluran masih berjalan berdasarkan hasil verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Program BLT-DD dari tahun 2021 hingga 2025 sudah terealisasi, sedangkan tahun 2026 masih berjalan sesuai hasil verifikasi DTKS. Kami berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan informasi, saran, maupun kritik demi pembangunan desa yang lebih baik,” pungkasnya.

Red