Reformasiaktual.com//MAJALENGKA — Program revitalisasi satuan pendidikan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Dalam pelaksanaannya, setiap sekolah penerima program diharapkan mengikuti ketentuan teknis, termasuk dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan anggaran, serta pelaporan kegiatan.
Salah satu satuan pendidikan yang menerima program revitalisasi adalah SMPN 1 Banjaran, Kabupaten Majalengka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pekerjaan revitalisasi tersebut mencakup perbaikan sejumlah ruang dan bagian bangunan sekolah yang membutuhkan penanganan.
Program revitalisasi pada prinsipnya ditujukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar. Karena itu, proses pelaksanaan pekerjaan, penggunaan anggaran, serta dokumen pendukung kegiatan menjadi bagian yang penting untuk dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Saat sejumlah awak media mendatangi SMPN 1 Banjaran untuk melakukan kegiatan jurnalistik dan meminta informasi serta dokumentasi terkait pelaksanaan revitalisasi, pihak sekolah meminta awak media untuk menunggu di ruang tamu.
Ketika ditanyakan mengenai nilai anggaran dan jumlah ruang yang menjadi sasaran pekerjaan, salah seorang guru yang ditemui mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai besaran anggaran tersebut.
Selanjutnya, seorang guru yang menyampaikan dirinya berkaitan dengan P2SP memberikan penjelasan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada awak media, P2SP tersebut berkaitan dengan unsur komite sekolah. Namun, mengenai jumlah ruang yang direhabilitasi serta rincian pekerjaan, keterangan yang diperoleh saat itu belum memberikan informasi secara lengkap.
Nilai anggaran juga belum dapat dipastikan. Informasi yang disampaikan kepada awak media menyebutkan kisaran anggaran sekitar Rp400 jutaan, namun angka tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih memerlukan klarifikasi berdasarkan dokumen resmi program.
Awak media menegaskan bahwa kedatangan ke sekolah merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan kegiatan jurnalistik, termasuk untuk memperoleh informasi serta dokumentasi mengenai pelaksanaan program revitalisasi.
Dalam kesempatan tersebut, pihak sekolah juga menyampaikan bahwa komunikasi mengenai kedatangan media sebelumnya telah dilakukan dengan pihak tertentu. Namun, hal tersebut tetap perlu diklarifikasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai prosedur pemberian informasi kepada media.
Pada saat awak media melakukan kunjungan, Kepala SMPN 1 Banjaran tidak berada di tempat, sehingga sejumlah pertanyaan mengenai pelaksanaan program belum dapat dikonfirmasi langsung kepada penanggung jawab satuan pendidikan.
Dalam pelaksanaan program revitalisasi secara swakelola, keberadaan tim pelaksana dan pembagian tugas menjadi bagian penting dalam memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana.
Secara umum, kepala sekolah memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan program di tingkat satuan pendidikan. Sementara itu, unsur pelaksana lainnya memiliki tugas masing-masing sesuai struktur dan ketentuan teknis yang ditetapkan dalam program.
Karena itu, informasi mengenai siapa yang menjadi penanggung jawab, susunan P2SP, jumlah ruang yang direvitalisasi, nilai bantuan, rencana pekerjaan, penggunaan anggaran, serta progres pekerjaan perlu dapat dijelaskan secara terbuka berdasarkan dokumen resmi.
Hal tersebut bukan berarti terdapat kesalahan dalam pelaksanaan program. Namun, keterbukaan informasi dan kejelasan dokumen penting untuk memastikan kegiatan dapat dipahami masyarakat serta menjadi bagian dari akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Media Reformasi Aktual juga tidak bermaksud menyimpulkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan revitalisasi di SMPN 1 Banjaran. Setiap informasi yang masih bersifat sementara akan tetap ditempatkan sebagai bahan konfirmasi dan verifikasi.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak sekolah, khususnya Kepala SMPN 1 Banjaran, belum memberikan penjelasan secara langsung mengenai nilai anggaran revitalisasi, jumlah ruang yang menjadi sasaran pekerjaan, struktur P2SP, dokumen pelaksanaan, serta mekanisme pengelolaan kegiatan.
Media Reformasi Aktual membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak SMPN 1 Banjaran, Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, maupun pihak terkait lainnya apabila terdapat informasi yang perlu diluruskan.
Pemberitaan ini disusun sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan kepentingan publik dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, keberimbangan, serta Kode Etik Jurnalistik.
Gunawan
