Kepuasan Publik ke Polres Sukabumi Tembus 80,26%, Tertinggi di Jabar, Kapolda: Jangan hanya cepat, tapi harus berkualitas dan solutif.

TNI/Polri47 Dilihat

Kabupaten Sukabumi//Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polres Sukabumi mencapai 80,26 persen. Angka ini melampaui rata-rata wilayah lain di Jawa Barat yang masih di bawah 80 persen.

Capaian tersebut disampaikan Kapolda Jabar Irjen Pol Pipit Rismanto saat kunjungan kerja di Markas Polres Sukabumi, berdasarkan riset internal 12–19 November 2024 dengan 2.016 responden metode multistage random sampling.

Indeks Kamtibmas, Penegakan Hukum & Pelayanan Publik
Indeks 80,26 persen mencakup 3 aspek utama: pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, dan pelayanan publik.

Tak hanya itu, crime rate di Kabupaten Sukabumi tercatat 49 orang per 100.000 penduduk — posisi ke-10 terendah se-wilayah hukum Polda Jabar.

“Bagaimana kalau Kapolda mengusulkan, karena polisinya ini baik-baik dan bisa membuat kepuasan publik luar biasa sampai 80 persen, bisa tidak personelnya dibagi-bagi lagi biar kepuasan publik di kabupaten lain ikut naik?” ujar Pipit di hadapan jajaran.

Ia juga menegaskan disiplin internal.
“Kalau tidak setuju untuk membantu kabupaten lain menaikkan kepuasan publik, tolong tunjukkan rekan-rekan. Tertibkan, jangan ada polisi yang penyakitan, jangan ada anggota polisi yang nakal,” tegasnya.

5 PR Terbesar Warga Sukabumi
Riset juga memetakan keresahan utama masyarakat:

  1. Penertiban miras dan miras oplosan 26,59%
  2. Aksi geng motor, balap liar, tawuran 21,83%
  3. Pencurian kendaraan bermotor & curat 15,87%
  4. Peredaran narkoba & obat keras tertentu 8,33%
    5.Pungli dan aksi premanisme 7,54%

Kapolda menekankan pemetaan masalah di tiap daerah harus jadi dasar strategi. Pola penanganan di Sukabumi tidak bisa disamakan dengan wilayah perkotaan.

Instruksi Program “Jawara”
Terkait “Jawara” – Jaga Rawat Jawa Barat termasuk penindakan kendaraan bodong dan kejahatan jalanan, Pipit menginstruksikan 3 prinsip Daya tanggap terhadap keluhan warga, penguatan kolaborasi lintas instansi, dan pemberian solusi tuntas.

“Masalah di Jawa Barat tidak bisa diselesaikan hanya dengan tugas pokok kepolisian. Harus ada kolaborasi dengan semua elemen. Kehadiran kepolisian harus memiliki kualitas dan memberi solusi nyata,” kata Irjen Pipit.