KEPULAUAN SELAYAR//ReformasiAktual.com – Tugas pokok dan fungsi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 27 Nopember 2024 nanti, itu sangat strategis dalam membangun Selayar sebagai Butta Tanadoang agar dapat teroptimalkan Sumber Daya Alam (SDA) disamping dituntut untuk tetap meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) nya. Pernyataan itu dikemukakan oleh Prof Dr Ir Aminuddin Mane Kandari, M.Si via WhatsAppnya kemarin, Senin 01 April kepada media ini.
Guru Besar Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra) ini, tak henti-hentinya menyumbangkan buah pikiran dan masukannya terhadap pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar tempat kelahiran kakek neneknya sebelum menetap dan tinggal di Pulau Binongko Kabupaten Wakatobi Sultra sekitar ratusan tahun yang lampau. Kakek neneknya adalah seorang pelaut ulung asal Tanah Talluiya (Tiga Wilayah) yaitu Batangmata Kecamatan Bontomate’ne, Gantarang Kecamatan Bontomanai dan Bontobangun Kecamatan Bontoharu.
Oleh karena itu lanjut Prof Aminuddin,” Bupati kedepan (2025 – 2029 red) harus mempunyai pemikiran yang brilian dan visioner agar rakyat dengan ikhlas akan ikut membangun sesuai visi dan misi pemimpinnya. Sebab jikalau pemerintah berdiri dan berjalan sendiri ssrta tidak melakukan silaturrahmi, baik dengan rakyatnya maupun dengan warga atau tokoh Selayar yang ada dirantau dalam membangun maka yakin dan percaya Selayar tetap akan ketinggalan.
Membangun kabupaten apalagi Selayar yang merupakan pulau terisolir dan jauh dari keramaian, itu sangat berbeda dengan membangun kota yang maju. Tanpa bersilaturrahmi pun, baik dengan rakyatnya maka kemajuan tetap akan terjadi dengan sendirinya karena rakyatnya sudah mandiri. Namun untuk membangun Kepulauan Selayar harus memulai dari kearifan lokal sehingga rakyat mesti diajak turut serta dilibatkan untuk membangun Bumi Tanadoang agar rakyat dan masyarakat merasa dilibatkan sehingga mereka akan ikut merawat dan memelihara serta bertanggungjawab.” katanya.
Pemerintah Daerah (Pemda) mesti jujur dan berterus terang kepada masyarakatnya. Jika memang ada dan tersedia anggaran untuk membangun sebuah jembatan yang rusak diterjang banjir misalkan dan mendesak untuk segera diperbaiki, Pemda harus menyampaikan secara jujur namun sebaliknya jika anggaran untuk membangun sama sekali tidak ada dengan dalih tahun anggaran sudah berakhir maka sebaiknya Pemda harus jujur dan menyampaikan sesuai fakta. Sebab jika rakyat sudah sadar dan tidak pernah dibohongi apalagi dikhianati maka pembangunan akan cepat selesai dan tuntas.” tambahnya.
Misalkan jalan raya yang sempit lanjut Prof Aminuddin Mane, sebaiknya Pemda Kepulauan Selayar melakukan urung rembuk dengan masyarakat setempat dan membahas secara tuntas hingga pada proses pelebaran maka rakyat pasti akan memberikan dukungan. Dan jika seandainya masyarakat tidak dapat memberikan solusi maka sudah seharusnya Pemda bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus berani mengambil langkah dengan memindahkan lokasi. Untuk membangun Kota Pemerintahan ke depan dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kepedulian untuk mengatur ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Jika tidak demikian maka Selayar akan tetap pada posisi tertinggal siapapun yang menakhodainya.” Prof Aminuddin menambahkan.
Tubuh atau Pusat Kota harus menjadi skala prioritas agar infrastruktur menyesuaikan dengan tetap menjaga kearifan lokal Selayar maka sektor apapun yang hendak dibangun tanpa memperhatikan tubuh kota atau pusat pemerintahan belum menjadi prioritas maka untuk membangun Kepulauan Selayar secara kompetitif dengan wilayah kabupaten atau kota yang seumur akan mengalami halangan, tantangan atau kendala. Namun bilamana perencanaan tata kota sudah matang dan terprogram dengan baik sebagai pusat pemerintahan maka saya yakin dan percaya, Selayar bisa sejajar dengan wilayah kabupaten dan kota lainnya dalam jangka waktu 10 tahun kedepan.” ujarnya.
(M. Daeng Siudjung Nyulle)
