Reformasiaktual.com//KAB. BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme yang diperkuat dengan Surat Keputusan Pembentukan Satgas Antipremanisme Nomor 300/105/Kpts/PerUU/2025. Satgas ini bertugas untuk melakukan pencegahan, penindakan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum guna memberantas segala bentuk aksi premanisme di Kabupaten Bogor.
Salah satu kerja nyata Satgas Antipremanisme yaitu penangkapan terhadap salah satu pelaku premanisme beberapa waktu lalu. Tindakan ini menjadi bukti bahwa Pemkab Bogor bersama aparat kepolisian tidak akan mentoleransi aksi-aksi yang meresahkan masyarakat.
“Kami ingin Kabupaten Bogor menjadi daerah yang aman, nyaman, dan bebas dari intimidasi. Satgas ini akan terus bekerja secara aktif di lapangan bersama kepolisian dan elemen masyarakat,” kata Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Hal itu disampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Dokumen Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Polda Jabar dan Polda Metro Jaya, yang berlangsung di Bale Pakuan Gedung Pakuan Bandung pada, Jumat (16/5/2025).
Pemerintah Kabupaten Bogor juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, serta melaporkan segala bentuk tindakan premanisme kepada pihak berwenang.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun mengungkapkan rencana strategis agar kawasan di Jawa Barat memiliki sistem keamanan terpadu. Caranya, yakni membangun pos terpadu yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
“Investasi butuh rasa aman, tetapi jangan sampai industri dibebani premanisme berkedok audiensi. Saya akan biayai aparat jika perlu,” ucap Dedi.
Rencana besar ini menurutnya bukan hanya soal pembangunan, tetapi soal membentuk ekosistem kerja yang terhubung antara pendidikan, industri, dan keamanan.
“Saya akan arahkan lulusan SMA untuk masuk pelatihan semi militer agar siap masuk industri, bersaing dengan pekerja asing,” tegasnya.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas dan kelancaran pembangunan.
Irjen Karyoto menyampaikan bahwa pembangunan hanya dapat berjalan optimal dalam situasi yang aman dan tertib.
Menurutnya, keberhasilan menjaga keamanan bukan hanya soal kehadiran aparat, tetapi juga tentang membangun komunikasi dan kolaborasi yang kuat. Ia menekankan pentingnya kesigapan dan respons cepat terhadap situasi darurat.
“Kerja sama bukan sekadar seremoni. Saat ada kondisi darurat, jangan sampai datang setelah keadaan memburuk. Ini soal menjiwai arti koordinasi dan kolaborasi,” tegasnya.
Kapolda juga menegaskan bahwa TNI dan Polri merupakan pilar utama penjaga stabilitas negara, sementara pelaku pembangunan adalah pemerintah pusat maupun daerah.
“Kami berharap kepala daerah dan jajaran di bawahnya bisa terus bersinergi dengan aparat keamanan dalam semangat tanpa batas waktu. Kapan pun dan di mana pun,” tambahnya.
( Diskominfo Kabupaten Bogor)
