ReformasiAktual.com – Garut//Program bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT di Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, menjadi sorotan publik. Sejumlah dugaan penyimpangan dan tata kelola yang dinilai semrawut telah memicu rencana aksi demonstrasi ke Gedung DPRD Kabupaten Garut.
Informasi yang diterima Reformasi Aktual menyebutkan bahwa sejumlah elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan tokoh lokal, tengah mengkonsolidasikan aksi massa untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan tersebut.
Pada Kamis (5/6) pukul 09.00 WIB, tim Reformasi Aktual melakukan investigasi lapangan dan menemui beberapa narasumber yang disebut-sebut sebagai koordinator aksi. Salah satu narasumber, pria berinisial A.Y., mengonfirmasi adanya rencana demonstrasi tersebut.
“Ini murni aspirasi masyarakat Pakenjeng yang gerah dengan penyelenggaraan bansos PKH dan BPNT yang diduga bermasalah. Ada indikasi pelanggaran hukum oleh oknum panitia pelaksana, yang semestinya segera dievaluasi oleh pemerintah daerah,” ujar A.Y.
Menurutnya, program bansos tersebut sangat krusial untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, sehingga penyalurannya harus benar-benar tepat sasaran dan diterima langsung oleh KPM (Kelompok Penerima Manfaat).
Tak hanya itu, tim juga mewawancarai Supriatna, anggota BPD Desa Tanjung Mulya, dan Kang Pardin, tokoh masyarakat sekaligus pengurus LPM Desa Tanjung Mulya. Mereka membenarkan adanya rencana aksi tersebut dan menyebut dukungan dari sejumlah lembaga mahasiswa di Kabupaten Garut.
“Rencana aksi ini muncul dari rasa prihatin atas banyaknya aduan masyarakat dan KPM yang menjadi korban penyimpangan bansos. Kami menduga ada konspirasi yang tersistematis dan telah berlangsung selama bertahun-tahun,” kata Supriatna.
Ia menambahkan bahwa laporan pengaduan masyarakat (Dumas) juga telah disampaikan ke Mapolres Garut. Namun, menurutnya, langkah demonstrasi ini adalah jalur lain yang sah secara hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Kami ingin mempertanyakan kinerja penyelenggara dan pengawas program yang terkesan lalai, sehingga memberi ruang bagi oknum untuk menyalahgunakan wewenang. Ini bukan hanya soal keadilan bagi masyarakat, tapi juga menyangkut kerugian negara,” tegas Supriatna.
Aksi demonstrasi ini direncanakan digelar pada minggu depan dan akan melibatkan aliansi mahasiswa serta tokoh masyarakat dari berbagai desa di wilayah Kecamatan Pakenjeng.
Laporan: Toni – Reformasi Aktual, Kabupaten Garut
