Paluta.ReformasiAktual.com- Bupati Padang Lawas Utara H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si, Diwakili Wakil Bupati Padang Lawas Utara H. Basri Harahap memimpin Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Evaluasi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025 serta Pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah diruang Rapat Bupati, Senin (25/08/2025).
Turut hadir dalam rapat ini Para Asisten, Pimpinan OPD, Kabag se-Kabupaten Padang Lawas Utara, serta para tamu undangan lainnya.
Kegiatan ini dilaksanakan sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta dalam rangka memperkuat kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Lawas Utara.
Agenda Kegiatan :
- Persiapan Penyusunan Laporan Evaluasi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025.
- Pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
Wakil Bupati Padang Lawas Utara, H. Basri Harahap dalam sambutannya menyampaikan bahwa laporan evaluasi kepala daerah merupakan instrumen penting dalam mengukur capaian kinerja pemerintah daerah.
“Evaluasi ini bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga momentum untuk memastikan program pembangunan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. Sementara itu, pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah adalah langkah strategis dalam memperkuat daya saing, memperluas lapangan kerja, dan mendorong kesejahteraan masyarakat Padang Lawas Utara,” ungkap Wakil Bupati.
Beliau menegaskan pentingnya kerja sama antar perangkat daerah, pelaku usaha, serta masyarakat dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Plt. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Iskandar Muda Hasibuan, S.STP., MSP, dalam paparannya menekankan bahwa pembentukan tim percepatan ekonomi harus berfokus pada sektor unggulan daerah.
“Prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, penguatan perekonomian, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui forum ini, setiap OPD menyampaikan kondisi sektoral, tantangan, dan rencana strategis yang selaras dengan visi misi kepala daerah,” Ujar Kaban Bappeda.
Beliau juga menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang sinkronisasi kebijakan pembangunan sehingga arah kebijakan daerah dapat diwujudkan secara efektif, terarah, dan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.
Aks
