Probolinggo – Reformasiaktual.com – Inspektorat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan Program Pariwara Antikorupsi 2025 dengan mengajak seluruh pemerintah daerah aktif dalam kampanye antikorupsi serentak di Indonesia. Program ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat integritas pemerintahan sekaligus mendorong kesadaran publik akan bahaya praktik korupsi.
Kegiatan puncak bertajuk Anti-Corruption Fest 2025 digelar di Stadion Gelora Merdeka Kraksaan, Minggu (14/9/2025), dan resmi dibuka oleh Bupati Probolinggo, Dr. Muhammad Haris. Ribuan peserta dari kalangan ASN, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum hadir memeriahkan acara yang dikemas dengan edukasi, layanan publik transparan, serta kampanye kreatif antikorupsi.
Program ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP). Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi ajang membangun partisipasi publik agar lebih peduli, kritis, dan aktif melawan praktik korupsi yang kerap menghambat pembangunan daerah.
Bupati Probolinggo, Dr. Muhammad Haris, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penuh program nasional tersebut. “Kami ingin Kabupaten Probolinggo menjadi daerah yang berintegritas, bersih dari korupsi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya saat membuka acara.
Tujuan utama pelaksanaan Anti-Corruption Fest 2025 antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk pelajar dan ASN, mengenai bahaya korupsi. Selain itu, kegiatan ini juga memupuk semangat menolak budaya korupsi sejak dini melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga diberikan akses layanan publik yang transparan melalui bazar pelayanan terpadu. Layanan ini meliputi administrasi kependudukan, konsultasi perizinan, hingga pelayanan pajak yang bebas pungli, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaat tata kelola pemerintahan yang bersih.
Menurut pernyataan kepala Inspektorat kab. Probolinggo Imron Rosyadi, Pendidikan menjadi fokus utama dalam pencegahan korupsi. pendidikan karakter sejak dini harus diperkuat dengan nilai kejujuran, integritas, serta keteladanan guru. Nilai antikorupsi dapat diintegrasikan dalam kurikulum tanpa menambah mata pelajaran baru, melainkan melalui penguatan character building di sekolah.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap masyarakat semakin kritis terhadap praktik korupsi kecil, sementara ASN dan lembaga pemerintahan dapat tampil sebagai teladan transparansi pelayanan publik. Generasi muda pun diharapkan tumbuh dengan pondasi moral yang kuat, sehingga terhindar dari perilaku koruptif di masa depan.
Komitmen pemerintah Kabupaten Probolinggo tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial. Ke depan, pemerintah membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan komunitas, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, serta pihak swasta untuk mengembangkan gerakan antikorupsi yang kreatif, inovatif, dan berkelanjutan.!!
Ibrahim
