Banjar, 19/10/2025 Reformasi Aktual.com- Jawa Barat — Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat pelaksanaan Program Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi nasional. Program ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan di wilayah Priangan Timur, khususnya di Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, dan sekitarnya.
Melalui Program Inpres tersebut, BBWS Citanduy melaksanakan berbagai kegiatan fisik di lapangan, di antaranya:
Pembangunan saluran irigasi tersier di Daerah Irigasi (DI) Lakbok Utara, Kabupaten Ciamis, dengan panjang jaringan sekitar 32,81 kilometer dan cakupan layanan lebih dari 1.329 hektare lahan pertanian.
Pemeliharaan saluran tersier di DI Cikunten II, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya.
Rehabilitasi jaringan irigasi di Desa Mekarharja, Kota Banjar serta pembangunan saluran tersier di Desa Klapasawit, Kecamatan Lakbok, Ciamis.
Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) Tahap II di beberapa titik wilayah kerja BBWS Citanduy.
Sebagian besar pekerjaan dilaksanakan dengan metode swakelola, melibatkan kelompok masyarakat dan petani setempat di bawah pendampingan teknis BBWS Citanduy. Skema ini diharapkan mampu memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap infrastruktur irigasi yang dibangun.
Kepala BBWS Citanduy menyampaikan bahwa pihaknya menekankan tiga prinsip utama dalam pelaksanaan proyek:
“Pekerjaan harus tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran. Setiap kegiatan akan kami awasi secara berkala agar manfaatnya langsung dirasakan oleh petani,” ujarnya dalam kunjungan lapangan di DI Lakbok Utara.
Program ini mendapat sambutan positif dari masyarakat tani. Dengan adanya saluran baru dan rehabilitasi irigasi, debit air ke sawah menjadi lebih lancar, terutama di wilayah yang sebelumnya bergantung pada tadah hujan.
Petani di Desa Mekarharja menyebut pembangunan irigasi ini sebagai angin segar bagi peningkatan produktivitas.
“Sebelumnya kami sering kekurangan air di musim tanam kedua, tapi sekarang air lebih lancar,” kata seorang petani setempat.
Meski sempat muncul laporan mengenai proyek tanpa papan informasi, BBWS Citanduy menegaskan bahwa proyek tersebut bukan proyek siluman.
Dalam klarifikasinya, BBWS menyebutkan bahwa metode swakelola memang tidak selalu menggunakan papan proyek konvensional, namun seluruh kegiatan tercatat dan diawasi sesuai aturan PUPR.
BBWS Citanduy akan melanjutkan verifikasi dan pelaksanaan tahap III Program Inpres 2025, dengan menyiapkan daftar tambahan lokasi pekerjaan irigasi di wilayah Sungai Citanduy. Upaya ini diharapkan menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Reformasi Aktual.Com
Endang Suryana
