Pembangunan Jalan Picu Polemik: Warga Merasa Dirugikan dan Minta Proyek Dihentikan

Daerah23 Dilihat

Reformasiaktual.com//Bogor, 15 November 2025_Warga RT 01 RW 06 di lingkungan Perumahan Mountain View Residence menggelar diskusi terbuka terkait rencana pembangunan akses jalan baru yang diduga akan memotong lahan hijau di sekitar permukiman. Dalam pertemuan tersebut, mayoritas warga secara tegas menyatakan penolakan karena menganggap proyek tersebut berpotensi merugikan lingkungan dan kenyamanan warga.

Diskusi yang digelar di area hijau terbuka warga, namun sangat disayangkan atas ketidak hadiran, kades, RT, RW serta pihak terkait dan pengembang. Sedangkan undangan resmi telah dikirimkan sebelumnya.

Ketidak hadiran para pihak terkait dan berkepentingan ini menjadi sorotan dan pertanyaan sejumlah warga, karena dinilai menghambat proses klarifikasi dan dialog terbuka yang diharapkan dapat menjelaskan tujuan serta dampak proyek.

Hal ini disampaikan oleh
Ketua RT 04 RW 06 secara tegas bahwa, warga sejak awal tidak pernah menerima sosialisasi resmi dari pihak pengembang terkait rencana pembangunan tersebut. Menurutnya, lahan hijau di sekitar permukiman telah lama menjadi area resapan air dan ruang terbuka bagi warga, sehingga perubahan fungsi lahan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang.

“Kami menolak rencana pembangunan jalan ini karena akan merugikan masyarakat, merusak lahan hijau, dan berpotensi mengganggu kenyamanan warga. Pengembang seharusnya datang dan menjelaskan, bukan menghindar,” ujarnya.

Dan dalam kesempatan ini, warga yang turut hadir dalam diskusi juga menyampaikan keberatannya dan menolak keras, karena menilai pembangunan jalan tersebut tidak memiliki urgensi dan justru menimbulkan keresahan. “Pembangunan jalan ini tidak menguntungkan warga. Kami jelas menolak,” imbuhnya dengan nada keras dan tegas.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengembang belum memberikan tanggapan resmi terkait alasan ketidakhadiran maupun rencana lanjutan proyek tersebut. Warga berharap pemerintah kelurahan dan kecamatan dapat turun langsung menengahi dan meminta pengembang membuka dialog terbuka agar persoalan tidak semakin memanas.