Probolinggo//Reformasiaktual.com – Persoalan administrasi kembali menjadi sorotan di dunia pendidikan di Kabupaten Probolinggo. Kali ini, sejumlah wali murid SD Mutif atau Muhammadiyah Kreatif Kraksaan mengeluhkan kebijakan sekolah yang diduga tidak mengikutsertakan siswa dalam ujian karena tunggakan pembayaran bulanan.
Dua siswa berinisial HS, kelas 5 SD, dan ZHR, kelas 4 SD, disebut gagal mengikuti ujian bersama teman-temannya karena pembayaran uang bulanan belum lunas,
Senin (18/5/2026).
Rika, ibu kedua siswa tersebut, mengaku kecewa terhadap kebijakan sekolah. Ia menyebut kondisi ekonomi keluarga menjadi alasan keterlambatan pembayaran, bukan karena tidak memiliki itikad untuk membayar.
“Anak saya tidak diikutkan ujian sekolah karena belum melunasi uang bulanan. Padahal saya sudah menghubungi pihak sekolah bahwa saya belum bisa ke sekolah untuk menyelesaikan masalah administrasi. Saya masih ada pekerjaan yang tidak bisa saya tinggal, tapi belum selesai saya bicara telepon saya dimatikan begitu saja. Begitukah adab seorang kepala sekolah?” ungkap Rika sambil menangis.
Ia mengatakan, dirinya bekerja seorang diri untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus membayar biaya pendidikan anak-anaknya.
“Pagi itu saya masih bekerja. Saya tidak datang ke sekolah karena masih berupaya mencari uang agar anak saya tetap bisa mengikuti ujian, tapi pihak sekolah tidak mau memahami kondisi saya,” lanjutnya.
Menurut Rika, kebijakan tersebut berdampak pada kondisi psikologis kedua anaknya. Ia menyebut HS dan ZHR sempat ditempatkan di kantor sekolah saat teman-temannya mengikuti ujian di kelas. Situasi itu membuat keduanya merasa malu, tertekan, dan kehilangan kepercayaan diri karena merasa diperlakukan berbeda di hadapan teman-temannya.
“Saya sangat menjaga mental anak saya. Kedua anak saya dimasukkan ke kantor, mereka menangis karena tidak bisa ikut ujian bersama teman-temannya,” katanya.
Rika khawatir pengalaman tersebut akan membekas pada kondisi emosional anak-anaknya, terlebih di usia sekolah dasar yang dinilai masih sangat rentan secara psikis dan mudah merasa minder di lingkungan pergaulan sekolah.
“Persoalan administrasi itu seharusnya menjadi urusan antara orang tua dan pihak sekolah. Anak jangan sampai ikut menanggung dampaknya, apalagi sampai memengaruhi mental dan pendidikan mereka,” tegasnya.
Keluhan serupa juga disampaikan wali murid lain yang enggan disebut namanya. Ia menilai urusan administrasi di sekolah tersebut terlalu dominan dibanding kepentingan pendidikan siswa.
“Di sini memang urusan uang terus yang diurus, parah,” katanya saat ditemui di lingkungan sekolah.
Dia mengaku kecewa terhadap kebijakan sekolah. Dia mengungkap dirinya tetap memaksakan diri datang ke sekolah untuk menyerahkan pembayaran bulanan karena khawatir anaknya mengalami persoalan serupa.
“Kemarin saya juga seperti itu, saya sudah menghubungi pihak sekolah, tapi tidak ada respons. Anak saya panik takut tidak bisa ikut ujian, akhirnya saya tetap ke sekolah meski kondisi sakit, bahkan sempat muntah-muntah setibanya di sekolah. Bukan tidak bisa bayar, tapi memang waktu itu saya sedang sakit hingga tidak bisa menyerahkan uang itu,” katanya.
Sementara itu, Kepala SD Mutif Kraksaan, Ahmad Saifullah, menolak memberikan penjelasan terkait keluhan wali murid dan meminta awak media meninggalkan ruangan saat dikonfirmasi.
“Maaf, ini masalah internal. Biar saya selesaikan dengan yang bersangkutan. Silakan Anda tunggu di luar,” katanya.
Persoalan pembayaran yang sejatinya menjadi urusan antara sekolah dan wali murid dinilai seharusnya tidak berdampak langsung terhadap hak maupun kondisi psikologis siswa. Lembaga pendidikan diharapkan dapat lebih bijak dalam menyikapi persoalan administrasi, sehingga kepentingan dan mental peserta didik tetap menjadi prioritas utama.!!
Ibrahim
