SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten Sukabumi mewajibkan seluruh pengelola parkir di kawasan wisata pesisir memiliki izin legal. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menertibkan pungutan liar, menjamin kenyamanan wisatawan, dan memperbaiki tata kelola pariwisata.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali menilai kebijakan tersebut penting untuk menciptakan pelayanan wisata yang lebih tertib sekaligus memperkuat citra pariwisata daerah.
“Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menciptakan pelayanan wisata yang lebih tertib sekaligus memperkuat citra pariwisata Kabupaten Sukabumi,” kata Budi.
Menurutnya, penataan parkir di kawasan wisata pantai bukan hanya persoalan teknis, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola wisata yang profesional dan nyaman bagi para wisatawan.
DPRD Kabupaten Sukabumi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah penataan parkir di kawasan wisata, khususnya di wilayah pesisir pantai. Budi menekankan kebijakan ini harus berjalan tertib, transparan, dan memberi manfaat bagi masyarakat maupun wisatawan.
“Kebijakan ini harus berjalan tertib, transparan, dan memberi manfaat bagi masyarakat maupun wisatawan,” imbuhnya.
Penataan parkir yang tertata diyakini mampu meningkatkan daya tarik wisata. Sistem parkir yang rapi akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengunjung yang datang ke destinasi wisata di Sukabumi.
Budi berharap semua pihak bisa bersinergi dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan penataan kawasan wisata tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri.
“Pelaku usaha, masyarakat hingga stakeholder bisa menjadi lebih tertib, profesional, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan keberhasilan penataan kawasan wisata membutuhkan peran seluruh pihak, mulai dari pelaku usaha, masyarakat hingga stakeholder lainnya untuk ikut mendukung aturan yang telah ditetapkan.
Budi menyebut sektor pariwisata di Kabupaten Sukabumi memiliki potensi besar dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah apabila dikelola secara serius dan berkelanjutan.
