Reformasi aktual com//Bandung Barat
Bandung Barat – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat yang digelar di Ruang Paripurna DPRD KBB, Senin (29/6/2026).
Raperda tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, sebagai bentuk pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
Dalam nota pengantarnya, Bupati Jeje menegaskan bahwa penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian penting dari akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan yang telah digunakan untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
“Penyampaian Raperda ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus wujud komitmen Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujar Jeje.
Ia menjelaskan, laporan pertanggungjawaban tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menjadi gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat mencapai Rp3.394.853.479.480 atau 98,58 persen dari target anggaran sebesar Rp3.443.659.170.878. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar Rp15,64 miliar atau 0,46 persen dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2024.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp3.267.407.817.371 atau 92,77 persen dari total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp3.521.890.135.318. Angka tersebut meningkat sebesar Rp8,22 miliar atau 0,25 persen dibandingkan realisasi belanja tahun sebelumnya.
Dari sisi pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mencatat realisasi surplus APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp127.445.662.109, jauh lebih baik dibandingkan proyeksi defisit sebesar Rp78.230.964.440 yang ditetapkan dalam APBD.
Adapun realisasi penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp78.230.964.440, tanpa adanya pengeluaran pembiayaan sehingga pembiayaan netto tercatat sebesar nilai yang sama.
Dalam penjelasan mengenai neraca keuangan daerah, Bupati Jeje mengungkapkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp205.676.626.549, meningkat 162,91 persen dibandingkan SiLPA tahun sebelumnya yang sebesar Rp78.230.964.440.
Nilai aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp5.059.041.334.909,62, meningkat Rp153,84 miliar atau 3,14 persen dibandingkan posisi aset pada akhir tahun 2024.
Di sisi lain, total kewajiban pemerintah daerah mengalami penurunan menjadi Rp25.314.304.636,69, atau turun sekitar 10,40 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara total ekuitas pemerintah daerah meningkat menjadi Rp5.033.727.030.272,93, atau naik 3,21 persen.
Dalam laporan operasional, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mencatat pendapatan operasional sebesar Rp3.598.340.916.770,41, sedangkan beban operasional mencapai Rp3.328.138.063.518,20. Surplus dari kegiatan nonoperasional tercatat sebesar Rp4.202.745.287,93, sehingga menghasilkan surplus laporan operasional (LO) sebesar Rp274.405.598.540,14.
Sementara itu, dari laporan arus kas diketahui arus kas bersih Pemerintah Kabupaten Bandung Barat hingga 31 Desember 2025 mencatat surplus sebesar Rp127.429.206.105, meningkat 144,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Saldo akhir kas pemerintah daerah juga meningkat menjadi Rp205.676.660.549.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jeje turut menyampaikan kabar membanggakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
Laporan hasil pemeriksaan tersebut diterima Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada 9 Juni 2026.
“Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK RI memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ungkap Jeje.
Ia menegaskan, raihan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah serta bentuk komitmen pemerintah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
“Opini yang diraih tersebut merupakan hasil dari upaya dan dedikasi dalam pengelolaan keuangan, terutama di lingkungan pemerintahan, serta menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,” katanya.
Bupati juga mengapresiasi kontribusi DPRD Kabupaten Bandung Barat yang selama ini memberikan berbagai masukan dan saran dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, pencapaian tersebut harus menjadi motivasi sekaligus tantangan agar Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus mampu menyajikan laporan keuangan yang andal, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan demi kemajuan daerah.
Mengakhiri penyampaiannya, Jeje berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lancar melalui semangat kemitraan dan keterbukaan antara eksekutif dan legislatif.
“Besar harapan kami agar pembahasan Raperda ini dapat berjalan dengan baik melalui semangat kemitraan, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik serta pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat,” pungkasnya.
RA***Red
