Antisipasi Polemik Distribusi Bantuan Pangan, Dewan Penasehat Reformasi Aktual Usulkan Fakta Integritas bagi TKBM dan Sopir Pengangkut

Budaya58 Dilihat

Garut –//Reformasiaktual.com – Upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran Program Bantuan Pangan Beras 10 kilogram terus menjadi perhatian berbagai pihak. Program yang merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah itu diharapkan dapat tersalurkan secara tepat sasaran tanpa menimbulkan persoalan di lapangan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Reformasiaktual.com dari sejumlah sumber di lingkungan Bulog Ciamis, penyaluran bantuan pangan di wilayah Kabupaten Garut direncanakan dilakukan untuk alokasi tiga bulan sekaligus, yakni Juli, Agustus, dan Oktober.

Seiring akan dimulainya proses distribusi, Dewan Penasehat Reformasiaktual.com, Toni Rahmat, menyampaikan surat himbauan kepada Bulog Ciamis. Surat tersebut berisi usulan agar seluruh pihak yang terlibat dalam proses distribusi, khususnya internal PT JPL, vendor, Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), dan para sopir armada pengangkut, membuat dan menandatangani Fakta Integritas sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Toni Rahmat, langkah tersebut merupakan bentuk pencegahan agar proses penyaluran bantuan pangan berjalan tertib, transparan, dan bebas dari persoalan yang berpotensi merugikan masyarakat maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

“Fakta Integritas bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan komitmen moral dan hukum bagi setiap petugas yang terlibat dalam distribusi bantuan pangan. Dengan demikian, setiap pihak memiliki tanggung jawab yang jelas dalam menjalankan tugasnya,” ujar Toni Rahmat.

Ia menjelaskan, keberadaan Fakta Integritas diharapkan mampu meminimalkan potensi terjadinya kesalahan dalam proses distribusi, termasuk apabila muncul persoalan terkait jumlah atau kondisi bantuan yang diterima masyarakat. Selain menjadi bentuk penguatan pengawasan internal, langkah tersebut juga dinilai dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program pemerintah.

Toni menegaskan bahwa usulan tersebut bukan ditujukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan Program Bantuan Pangan agar berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

“Program bantuan pangan merupakan program yang sangat dinantikan masyarakat. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat perlu menjaga integritas agar bantuan benar-benar diterima masyarakat sesuai ketentuan,” tambahnya.

Melalui surat himbauan tersebut, Dewan Penasehat Reformasiaktual.com berharap Bulog Ciamis dapat mempertimbangkan usulan pembuatan Fakta Integritas sebagai langkah preventif dalam memperkuat tata kelola distribusi bantuan pangan di Kabupaten Garut.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bulog Ciamis belum memberikan tanggapan resmi atas surat himbauan tersebut. Reformasiaktual.com akan memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi apabila terdapat penjelasan dari pihak terkait sesuai prinsip pemberitaan yang berimbang.

Red