Reformasiaktual.com//GARUT — Komisi II DPRD Kabupaten Garut menerima audiensi dari Gerakan Pemuda Mahasiswa Peduli Bangsa (GPMB). Pertemuan ini menyoroti persoalan mendesak, krisis pencemaran lingkungan akibat limbah industri kulit di kawasan Sukaregang, Garut Kota , Jumat (04/09/2026).
Dipimpin oleh Dadan Wandiansyah, S.IP. bersama anggota Komisi II lain yang membidangi Agrikultur dan Sumber Daya Alam, rapat mendengar pemaparan lengkap GPMB mengenai dampak kerusakan sungai, penurunan kualitas tanah, serta risiko kesehatan warga akibat pengelolaan limbah yang belum memenuhi standar ketat.
Menanggapi hal tersebut, Dadan Wandiansyah menegaskan bahwa isu ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan lokal semata. Masalah lingkungan di Sukaregang dinilai sudah bersifat strategis dan membutuhkan dukungan skala nasional.
“Kondisi di Sukaregang bukan sekadar masalah daerah, tapi menyangkut prinsip perlindungan lingkungan dan hak hidup warga yang layak. Kami akan mendorong agar isu ini mendapat sorotan dan dukungan dari tingkat pusat, sehingga kebijakan, pendanaan, dan pengawasan yang lebih kuat bisa disalurkan untuk solusi jangka panjang,” ujar Dadan
Ia menambahkan, melibatkan peran pemerintah provinsi dan Pusat akan memperkuat posisi daerah dalam menegakkan aturan terhadap pelaku industri serta mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan limbah yang memadai dan modern.
“Industri kulit adalah aset ekonomi daerah, namun tidak boleh membiarkan alam rusak. Jika perlu, kita bawa ke pemerintah Pusat agar semua pihak sadar, lingkungan Kabupaten Garut harus diselamatkan dengan dukungan yang berdaya guna,” tegasnya.
GPMB dalam audiensinya juga mendesak agar DPRD tidak hanya berhenti pada pengawasan, tetapi memastikan adanya langkah konkret , mulai dari audit lingkungan menyeluruh, penindakan pelanggaran, hingga rencana restrukturisasi kawasan industri yang ramah lingkungan.
Komisi II DPRD Garut berkomitmen menindaklanjuti aspirasi ini melalui rapat koordinasi lintas dinas, kunjungan kerja ke lokasi, serta menjembatani komunikasi dengan pihak berwenang di tingkat pusat.
Pian
