BOGOR, REFORMASIAKTUAL.COM — Pemerintah Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, memberikan pembinaan kepada pengurus Rukun Tetangga (RT) melalui kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sekaligus percepatan pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Desa Cinangneng, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengurus RT mengenai pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan masyarakat, khususnya terkait pendataan dan pendaftaran program perlindungan sosial agar dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Sejumlah narasumber hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Desa Cinangneng, pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Dalam pembinaan tersebut, penguatan peran pengurus RT menjadi salah satu perhatian utama. Sebagai unsur kelembagaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, pengurus RT diharapkan mampu meningkatkan koordinasi, membantu pelayanan administrasi warga, serta mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Selain itu, sosialisasi Perlinsos Digital difokuskan pada percepatan pendaftaran dan pembaruan data perlindungan sosial. Melalui pemahaman sistem digital, pengurus RT diharapkan dapat membantu proses pendataan warga secara lebih tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pendataan yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penyaluran bantuan sosial agar sesuai dengan kondisi dan kriteria penerima. Karena itu, sinergi antara pemerintah desa, pengurus RT, serta pendamping sosial diperlukan untuk meminimalkan kesalahan data dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Desa Cinangneng diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan RT sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik di wilayah Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Pembinaan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam mendukung pelayanan masyarakat yang lebih responsif, transparan, dan berbasis data.
(Setiawan )
