Reformasiaktual.com//Kabupaten Sukabumi- Mantan Wakil Bupati Sukabumi periode 2000-2005, H. Ucok Haris Maulana Yusuf, angkat bicara terkait bencana banjir yang kembali melanda wilayah Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Ia menyampaikan keprihatinannya atas kondisi yang kini terjadi di ibu kota Kabupaten Sukabumi tersebut.
“Palabuhanratu sudah ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Sukabumi, tidak bisa ditawar lagi. Kita sudah memindahkan ibu kota itu 25 tahun lalu dan sudah diperjuangkan dengan keras,” ujar Ucok Haris dalam pernyataannya, Minggu (20/4/2025) pagi.
Ucok mengungkapkan, saat menjabat sebagai Wakil Bupati, pihaknya bersama jajaran pemkab sempat menemui Menteri BUMN saat itu, Laksamana Sukardi, untuk meminta dukungan pemindahan ibu kota kabupaten. Hasilnya, Kabupaten Sukabumi mendapat rekomendasi lahan sekitar 280 hektar dari PTPN VIII.
“Kita juga sempat menghutankan 80 hektar di antaranya bersama Yamaha Polres dan sebagai langkah pencegahan banjir. Tapi sekarang saya sangat miris, hutan itu hilang dan berganti perumahan-perumahan di kawasan pegunungan,” kata dia.
Menurutnya, banjir yang terjadi belakangan ini jauh lebih parah dibanding masa lalu. Ia menilai alih fungsi lahan menjadi penyebab utama. Ucok juga mempertanyakan status kepemilikan lahan yang dulu diperjuangkan untuk ibu kota, namun kini malah berubah menjadi kawasan pemukiman.
“Saya bingung, lahan dari PTPN VIII, dari PT Anugrah Jaya Agung, dan PT Tirta Bumi yang jumlahnya ratusan hektar bisa berubah fungsi dan berpindah tangan. Dari mana mereka membeli lahan itu?” ujarnya heran.
Ucok Haris menegaskan bahwa solusinya adalah mengembalikan fungsi lahan tersebut sesuai rencana awal, yakni untuk perkantoran yang tertata dan ruang terbuka hijau.
“Saya sudah sampaikan data-datanya ke ajudan dan staf pribadi Gubernur Jawa Barat, bahkan langsung ke Kang Dedi Mulyadi (KDM). Saat malam takbir saya datang ke Gedung Pakuan, sempat ngobrol walau sebentar. Mudah-mudahan ini jadi masukan agar banjir bisa ditangani,” ujarnya.
Ia juga meminta perhatian serius dari pemerintah provinsi hingga pusat, termasuk Menteri ATR/BPN dan Presiden Prabowo Subianto, untuk meninjau kembali kondisi di Palabuhanratu, termasuk kepemilikan ribuan hektar lahan oleh pihak swasta yang disebutnya berasal dari Jakarta.
“Palabuhanratu itu punya sejarah. Bung Karno tidak salah membangun hotel SBH dan istana presiden di sini. Saya hanya ingin mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi, inilah fakta yang terjadi. Saya terpaksa menyampaikan ini kepada publik hari ini,” pungkasnya.
Asep
