Reformasiaktual.com//GARUT- Polemik marak nya pinjaman berkedok koperasi dan sejenisnya di Kabupaten Garut khusus nya di Tarogong Kaler dan Tarogong Kidul sebagai wujud kepedulian terhadap pengaduan masyarakat terkait banyak nya dampak buruk dilingkungan masyarakat Kabupaten Garut di tindak lanjuti oleh Ormas Pemuda Pancasila PAC Tarogong Kaler dengan gelar audiensi yang di gerakan langsung oleh Sekjen Ormas PAC Tarogong Kaler Nurman Sagara yang di terima oleh Dewan komisi tiga dan para undangan dari Dinas Koperasi, Dekopinda, Satpol PP, dan beberapa pimpinan koperasi dan hadir juga salah satu pihak perbankan di wilayah Kabupaten Garut.
Adapun audiensi tersebut dilaksanakan pada hari Jum,at pukul 13:00 tanggal 20 Januari 2023 yang bertempat di ruangan Komisi 3 DPRD Kabupaten Garut.
Pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan oleh salah satu perwakilan dari ormas Pemuda Pancasila membahas seputar SOP terkait implementasi dan aturan jenis usaha simpan pinjam kepada masyarakat Kabupaten Garut khusus nya di wilayah Tarogong Kaler dan Tarogong Kidul dinilai jauh dari nilai nilai norma pinjaman dan menjadi polemik buruk diantara nya salah satu nya ijin dari salah satu pasangan selalu di abaikan dan akhirnya menjadi sebuah permasalahan ketika kemacetan kemacetan terjadi pada nasabah tersebut.
Dalam audiensi tersebut kepala bidang koperasi tersebut memaparkan tingkat kesulitan nya pada waktu ini Dinas Koperasi yang ber notabene sebagai pengawas koperasi sangat kewalahan dengan usaha simpan pinjam yang menamakan dirinya koperasi, sudah benar benar sulit dibedakan antara sejati nya koperasi dan bukan perubahan nya sangat signipikan melenceng dari kaidah sejatinya koperasi.
Sementara itu Dinas Koperasi pun selaku pengawas koperasi memaparkan menjawab pertanyaan dari peserta audiensi dengan adanya perubahan UU yang lama ke peraturan UU koperasi no 25 tahun 1992 secara sistematis akan menambah keleluasaan usaha simpan pinjam KSP ditambah polemik permasalahan koperasi yang dari luar bertebaran masuk ke wilayah Kabupaten Garut yang luput dari pengawasan Dinas koperasi.
Dalam audiensi yang digelar oleh komisi tiga DPRD Kab Garut salah satu perwakilan audiensi dari Pemuda Pancasila juga mengkritisi soal SOP dan impementasi salah satu program bank dibawah naungan BUMN dalam penerapan sistem dan SOP nya terkesan membuat kegaduhan ditengah tengah pelaksanaan program nya. Karena SOP yang dibuat akan secara signifikan terjadi polemik dan benturan antar warga masyarakat yang menerima bantuan dana program bagaimana tidak jadi persoalan peraturan tanggung renteng. Ini jika salah satunya belum membayar kewajiban nya maka yang lainya akan menekan dengan berbagai cara yang dilakukan sehingga timbul percekcokan dan pertengkaran yang disebabkan oleh peraturan tanggung renteng tersebut ini menurut salah satu peserta audiensi dari Ormas Pemuda Pancasila Tarogong Kaler selain itu masih kata salah satu peserta audiensi tanggung sistem tanggung renteng ini akan merusak tatanan keharmonisan kerukunan di lingkungan masyarakat.
Selain menimbulkan percekcokan dan perdebatan antar anggotanya, tidak sedikit sebab akibat yang ditimbulkan mengarah saling menghujat, yang berujung tindakan kekerasan.
Dari kesimpulan audiensi oleh Ormas Pemuda Pancasila PAC Tarogong Kaler. kesimpulan para pihak yang bergerak dalam bidang simpan pinjam menekankan perbaikan SOP kepada para pelaku usaha simpan pinjam agar selalu menerapkan humanis dalam penagihan kepada para nasabah dan harus membuat SOP simpan pinjam yang rasional dan terbuka bagi setiap nasabah agar diketahui dan izin tertulis dari pasangan nya supaya ke depan nya tercipta sebuah alur yang berkesinambungan antara pelaku usaha dan masyarakat nya.
Red
