MERANTI – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, merasakan langsung kualitas beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di rumah dinasnya, Selasa (26/8/2025).
Dalam kesempatan itu, Bupati Asmar tidak sendiri. Ia turut mengajak Forkopimda Kepulauan Meranti, Wakil Ketua DPRD Antoni Sidharta, Kepala Bulog Bengkalis Zairi Yuriadi, Anggota DPRD Mulyono, Ketua TP PKK Hj. Ismiatun, Ketua MKA Lembaga Adat Melayu Riau-Meranti Asnawi Nazar, insan pers, pejabat daerah, hingga warga untuk bersama-sama menikmati beras Bulog SPHP.
“Setelah saya coba, rasanya enak. Kualitas berasnya sangat bagus, jadi masyarakat Kepulauan Meranti jangan khawatir. Beras SPHP ini aman dan sangat layak konsumsi,” ujar Bupati Asmar.
Bupati menyebutkan, saat ini beras SPHP dijual dengan harga Rp13.000 per kilogram dan stok dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah juga berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan agar tidak terjadi kelangkaan.
“Alhamdulillah, beras 20 ton sudah beredar di pasar. Kita bekerja sama dengan Bulog Bengkalis dan Polri melalui pasar pangan murah. Dalam dua minggu terakhir, sudah 98 ton beras yang disalurkan di berbagai kecamatan,” jelasnya.
Selain itu, Bupati Asmar juga menegaskan pentingnya pembangunan gudang Bulog di Kepulauan Meranti. Rencana pembangunan gudang berkapasitas 1.000 ton tengah dikoordinasikan, mengingat Meranti merupakan satu-satunya daerah di Riau yang belum memiliki gudang Bulog.
“Langkah ini penting untuk memperkuat ketahanan pangan, menjaga stabilitas harga, dan memperbaiki sistem logistik pangan di daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Bengkalis, Zairi Yuriadi, memastikan pasokan beras di Kepulauan Meranti dalam kondisi aman. “Untuk saat ini stok kita cukup. Di gudang Bungaraya tersedia 1.500 ton, sementara di Gudang Damon 400 ton, dan akan masuk lagi tambahan 500 ton,” ungkapnya.
Sebagai informasi, beras SPHP merupakan program pemerintah melalui Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional. Program ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan serta harga beras di pasar, sekaligus melindungi daya beli masyarakat agar tidak ada warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan pokok.
