Garut, Reformasiaktual.com — Puluhan warga dari berbagai wilayah Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, menghadiri acara reses anggota DPRD Kabupaten Garut, H. Imat Ruhimat S.IP., M.M., dari Fraksi Partai Golkar Dapil 1.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah perwakilan warga menyampaikan beragam usulan serta keluhan, mulai dari minimnya fasilitas pendidikan (khususnya tempat belajar untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah/MTs), kebutuhan sarana MCK, hingga persoalan sampah dan banjir yang sering melanda wilayah sekitar Kampung Rancabango.
Menurut penuturan salah satu tokoh masyarakat setempat, Pak Guru Heri, banjir yang terjadi diduga akibat pembangunan perumahan di sekitar Desa Rancabango yang tidak sesuai dengan standar operasional (SOP) pembangunan. Ia menekankan pentingnya adanya resapan air di setiap perumahan, namun faktanya banyak pengembang yang tidak memenuhi standar perizinan tersebut.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, H. Imat Ruhimat menyampaikan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat di Dapil 1, khususnya Desa Rancabango.
“Keluhan soal sarana MCK akan kita prioritaskan, agar warga lebih nyaman. Sementara untuk masalah banjir, saya akan segera berdiskusi dengan stakeholder terkait, baik yang mengurusi lingkungan maupun pembangunan perumahan, agar ada solusi nyata. Jika dibiarkan, persoalan ini bisa berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan,” ujar Imat Ruhimat.
Selain itu, ia juga menyoroti keterbatasan sarana belajar-mengajar dan berkomitmen untuk ikut mendorong peningkatan fasilitas pendidikan. Tidak hanya itu, Imat juga memberikan masukan terkait pengembangan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah dengan mendorong UMKM lokal agar lebih berkembang.
Ia mengusulkan agar warga bisa memanfaatkan Jalan Ibrahim Adjie pada hari tertentu untuk dijadikan pasar tumpah, sebagai pusat kegiatan ekonomi rakyat yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Desa Rancabango, tetapi juga bisa menarik pembeli dari luar wilayah.
Acara reses ini diakhiri dengan dialog terbuka antara warga dan anggota dewan, sebagai wujud nyata demokrasi di tingkat lokal untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
